Foto : Sosialisasi Pengawasan Korupsi

OPD Pemkot Kendari Ikut Sosialisasi Pengawasan Korupsi

e-govDiskominfo | 16 Nov 2020 17:25:25 | Copy Link Berita

JARI - Mengukur kemajuan pengelolaan risiko korupsi demi menajamkan strategi pengawasan atas masalah korupsi di Kota Kendari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Kendari mengikuti sosialisasi (IEPK Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) di kantor Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra, Senin (16/11/2020).

Inspektur Kota Kendari Syarifuddin mengatakan, sosialisasi IEPK ini pertama kali dilaksanakan BPKP di wilayah Sultra dengan mengundang 32 kepala OPD Pemkot Kendari.

"Terdapat poin penting dalam sosialisasi ini terkait pilar pengendalian korupsi yakni kapasitas, strategi pencegahan korupsi dan bagaimana mengantisipasi kejadian-kejadian korupsi," ungkapnya.

Syarifuddin mengingatkan, terdapat resiko korupsi terhadap instansi pemerintahan.

"Tentang bawahan atau anggota yang menerima gratifikasi/suap dan OPD yang berhadapan dengan lingkungan, yang kadang-kadang berinteraksi dengan organisasi non pemerintah," kata dia

Kepala perwakilan BPKP Provinsi Sultra Nani Ulina K.N mengatakan, faktor-faktor seseorang melakukan korupsi karena adanya keserakahan dan kebutuhan.

"Dengan adanya IEPK dapat dilakukan pengendalian korupsi dan dengan indeks pengendalian ini dapat dilakukan improvement, karena korupsi tidak hanya melibatkan ASN tapi swasta serta masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, membangun suatu daerah perlu dengan intervensi, dengan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik.

"Sehingga Arah pembinaan BPKP sesuai mandat PP No. 60 tahun 2008 terkait pembinaan SPIP," terangnya.

Nani Ulina K.N berharap agar pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap korupsi yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan.

"Saat ini masih dalam tahap pemahaman dan selanjutnya akan dilakukan penilaian serta perbaikan-perbaikan agar pengendalian terhadap korupsi semakin baik," harapnya.

Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi Ramli mengatakan, IEPK merupakan rumah besar pengendalian korupsi pemerintah.

"Tahap ini kita akan melakukan Sosialisasi IEPK dan tahun depan kita akan mengukur seberapa besar efektivitas dan se-efektif apa dalam mengelola aset aset daerah dan melakukan pengendalian korupsi di Kota Kendari," katanya.

Ramli menjelaskan, manfaat IEPK merupakan basis data untuk perbaikan tata kelola manajemen resiko.

"IEPK memiliki manfaat pengendalian pada isu pencegahan korupsi dan dasar dalam identifikasi permasalahan korupsi serta strategi dalam pemberantasan korupsi," tambahnya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kordinasi Pencegahan Korupsi yang dihadiri oleh Ketua KPK RI, Kepala Perwakilan BPKP Sultra serta Inspektur Kota Kendari pada tanggal 13 November 2020 di Aula BPKP Sulawesi Tenggara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Sultra Nani Urina K.N, Sekretaris Daerah Kota Kendari diwakili Assisten1 Agus Salim, Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi Ramli dan Inspektur Kota Kendari Syarifuddin beserta Kepala OPD se- Kota Kendari.

  • Komentar: