Foto bersama Pemerintah Kota Kendari, tim Korsupgah KPK dan DPD REI Sultra

Inspektur Rapat Koordinasi Dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

e-govDiskominfo | 14 Apr 2021 13:50:15 | Copy Link Berita

JARI - Didampingi Inspektur Kota Kendari Syarifuddin, rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Direktorat koordinasi Supervisi wilayah IV beserta Asosiasi Pengembang Perumahan (APP) resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah, Nahwa Umar yang bertempat ruang rapat sekda. (Selasa, 13/04).

Dalam kesempatan tersebut Nahwa Umar mengatakan, kegiatan yang berlangsung tersebut dalam rangka membahas penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan .

"Sebelumnya PSU telah kita bahas di beberapa tahun terakhir. Kehadiran KPK Korsubgah Wilayah IV hari ini untuk mejelaskan secara langsung kepada pihak-pihak Asosiasi pengembang Perumahan terkait Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Di Kota Kendari,"Ungkapnya

Nahwa Umar berharap, dengan terselenggaranya kegiatan ini, pihak Asosiasi Pengembang Perumahan (APP) bisa mendapatkan solusi.

Sementara itu Inspektur Kota Kendari Syarifuddin SE.,Ak.,MSA menjelaskan,
Rapat Koordinasi (Rakor) ini merupakan salah satu bagian dari intervensi KPK dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi lingkup Pemerintah Kota Kendari, khususnya terkait dengan Manajemen Aset Daerah yaitu penertiban PSU atau penyerahan PSU dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dilakukan sertifikasi terhadap aset PSU yg diserahkan menjadi Aset Milik Daerah.

"Kami mengundang perwakilan beberapa pengembang perumahan di Kota Kendari dalam rangka kesepahaman aturan terkait penyerahan PSU, dan juga dalam rangka percepatan penyerahan serta mekanisme tata cara penertiban PSU tersebut,"katanya

Inspektur juga berpesan agar tidak memberikan sesuatu kepada pemberi layanan

"Kegiatan ini juga untuk membangun kebersamaan seluruh elemen masyarakat untuk budaya anti korupsi, seperti dalam pelayanan perizinan kepada kalangan dunia usaha dan/atau budaya untuk tidak memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara yg berkaitan dgn pemberian layanan tersebut," Lanjutnya

Selain itu, Syarifuddin juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari kalangan pengembang untuk sama-sama membangun Kota Kendari dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat Kota Kendari.

Ketua DPD REI Sulawesi Tenggara (Sultra) Iwan Setyawan berharap agar pihak Korsupgah KPK bersama Pemerintah Kota Kendari bisa memberikan solusi lebih transparan lagi.

"Segala urusan perizinan di Pemerintahan Kota Kendari sudah bagus. Mudah, cepat dan transparan. Kita berharap kedepanya bisa lebih transparan lagi,"Cetusnya

Selain agenda rapat koordinasi, Pemerintah Kota Kendari bersama Asosiasi Pengembang perumahan (APP) juga berkesempatan melakukan penandatanganan MOU.

Turut hadir dalam kegiatan, Tim Direktorat koordinasi Supervisi wilayah IV KPK, Pejabat serta staf Inspektorat Kota Kendari, Kepala BAPPEDA, Kapala BKAD, Plt. Kadis Perumahan Kawasan dan Pertanahan berserta jajaran, serta Perwakilan Asosiasi Pengembang Perumahan (APP) Se- Kota Kendari.

  • Komentar: