Foto : Wakil Wali Kota Bersama Irban I dan III

Didampingi Irban I Dan III, Wakil Wali Kota Hadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Yang Dibuka RI-1

e-govDiskominfo | 27 May 2021 16:49:23 | Copy Link Berita

JARI - Wakil Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

Acara yang diikuti secara virtual diruang rapat Sekda kota Kendari ini, Wakil Wali Kota Kendari didampingi Irban I dan Irban III Inspektorat Kota Kendari.

Kegiatan yang dibuka presiden ini, mengambil tema kawal efektivitas belanja, pulihkan ekonomi.

Presiden RI Joko Widodo saat membuka acara meminta para pengawasan intern untuk mengawasi penggunaan dana pemerintah dengan baik.

"Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu hasilnya, yang ditunggu okeh rakyat itu manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang disalahgunakan apalagi dikorupsi," tegasnya.

Presiden menegaskan, tidak ada toleransi bagi pelaku penyelewengan anggaran apalagi di masa pandemi semua anggaran harus dihemat.

Presiden meminta semua pihak bekerja keras untuk memulihkan ekonomi, apalagi target pemerintah menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen dikuartal ke dua dari -0,74 persen di kuartal pertama.

Presiden berharap, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) segera dipercepat agar pemulihan ekonomi bisa segera berjalan namun tetap memperhatikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

" BPKP dan seluruh jajaran APIP aparat pengawas intern pemerintah yang pertama saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan," ungkap presiden.

BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah diketahui masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.

"Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," ucap Presiden.

Sementara poin penting kedua, Kepala Negara menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Saat turun ke lapangan misalnya, Presiden kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar. Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun.

"Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program itu. Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan. Terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini," tuturnya.

Adapun yang ketiga, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

"Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki," imbuhnya.

Mengakhiri arahannya, Presiden mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.

Sebaliknya, Kepala Negara juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah.

"Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances. Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi," tandasnya.

  • Komentar: